orla, orba dan pemerintahan sukarno

ORDE LAMA
(SOEKARNO)
Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Kekuasaan Negara diselenggarakan dengan system demokrasi Terpimpin. Dari sinilah lahirnya Nasakom. Kedzaliman politik, keruntuhan akhlak, kebencian warga masyarakat, serta kebiadaban kelompok yang kuat menindas yang lemah menjadi trade merk pemerintahan orde lama. Tragisnya, setiap kali terdapat perlawanan terhadap penguasa, dianggap sebagai pemberontakan terhadap NKRI, lalu ditangkap dan diberangus Periode setelah kemerdekaan Indonesia disebut sebagai nasionalisme ekonomi yang berarti mencakup 3 dimensi pembangunanekonomi Indonesia. Pertama, suatu perekonomian yang beragam dan stabil. Kedua, suatu perekonomian yang sudah berkembang. Ketiga, suatu perekonomian di mana satu bagian penting di tangan golongan pribadi. Pembangunan ekonomi di Indonesia pasca kemerdekaan selalu gagal dikarenakan konflik yang berlangsung antara dua kelompok yang menganut 2 pandangan yang bertentangan mengenai kebijakan
Peristiwa yang paling berdarah dalam sejarah Indonesia sementara saat demokrasi terpimpin Presiden Soekarno tampil menjadi penguasa yang otoriter, AD secara mantap meluaskan kekuasaan politiknya dan parpol tidak berdaya, kecuali PKI yang memperluas pengaruh politiknya di bawah perlindungan Soekarno.
Sikap bodoh pemerintah Soekarno terhadap soal ekonomi menyebabkan:
1. Indeks biaya hidup di Negara Indonesia membumbung tinggi dari basis 100 dalam tahun 1965 menjadi 36000 pada tahun 1965
2. Jumlah uang dalam peredaran naik dari 30 Miliar hingga hamper 1 Triliun rupiah dalam periode yang sama
3. Pada akhir tahun 1965, deficit anggaran membengkak menjadi amat jumlah yang besar 1,5 Triliun rupiah
4. Indonesia mulai mengabaikan pembayaran utang luar negriya

JATUHNYA SOEKARNO
Dalam Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), mahasiswa meminta Presiden Soekarno mundur dari jabatannya, karena dinilai telah gagal dalam membangun perekonomian di Indonesia, penghancuran total PKI beserta semua organisasinya, dan tampilnya militer secara dominan dalam kehidupan politik. Maka berakhirlah masa Orde Lama.

ORDE BARU
(Soeharto)
Presiden Soekarno pada tanggal 20 Februari 1967 menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Soeharto. Penyerahan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto dikukuhkan dalam sidang istimewa MPRS. MPRS dalam ketetapannya No. XXXIII / MPRS / 1967 tanggal 12 Maret 1967 mencabut kekuasaan pemerintah Negara dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden RI.
Kebijakan Pemerintah Orde Baru:
a) Pemilu
b) Pemasyarakatan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)
c) Penataan Politik Luar Negeri: Kembali menjadi anggota PBB
Penyelesaian konfrontasi terhadap Malaysia
Pembentukan ASEAN
Kelebihan Orde Baru:
1. Suksesnya program transmigrasi
2. Suksesnya program KB
3. Pengangguran minimum
4. Suksesnya Wajib Belajar
5. Terciptanya stabilitas keamanan dalam negeri
Kekurangan Orde Baru:
1. Maraknya KKN
2. Terjadi kesenjangan pembangunan
3. Bertambahnya kesenjangan social
4. Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan
5. Kebebasan pers sangat terbatas
Dampak di Bidang Politik:
1. Pemerintahan yang otoriter
2. Dominasi Golkar
3. Pemerintahan yang sentralisti
Kronologi Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru:
1. Krisis ekonomi dan moneter
2. Krisis politik
3. Krisis hokum
4. Krisis kepercayaan

Aksi mahasiswa mulai bermunculan:
A. Para mahasiswa menuntut penurunan harga barang
B. Empat mahasiswa Trisakti tewas tertembak
C. Kerusuhan missal di Jakarta dan Sekitarnya

Pada tanggal 18 Mei 1998, aksi reformasi di gedung DPR / MPR semakin meningkat. Dalam aksi tersebut, tuntutan agar Presiden Soeharto mengundurkan diri semakin kuat. Akhirnya, Harmoko mengeluarkan pernyataan yang meminta agar Presiden Soeharto mengundurkan diri. Muncul berita lain, pengunduran diri 14 Menteri Kabinet Pembangunan VII dan menolak pencalonan kembali. Presiden Soeharto tidak mempunyai pilihan lain selain mengundurkan diri sesuai tuntutan reformasi. Musuh Orde Baru adalah ekstrim kiri dan kanan, yakni mereka yang menentang system calon presiden dan asas tunggal. Mereka inilah yang tergolong musuh Negara.
Dalam Orde Baru, hal-hal yang tidak boleh dikritik adalah
1. Masalah Pancasila
2. Lembaga Kepresidenan
3. Dwi-fungsi ABRI
4. Kekayaan presiden beserta kroni-kroninya













REFORMASI
Rakyat Indonesia ingin menciptakan kehidupan masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera berdasar Pancasila dan UUD 1945. Muncullah gerakan reformasi yang bertujuan untuk memperbarui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran mengenai sebab munculnya gerakan reformasi:
1. Penyelewengan terhadap UUD 1945 dan Pancasila oleh pemerintahan Orde Baru
2. Jenuhnya masyarakat terhadap kepemimpinan Orde Baru yang tidak ada system regenerasi
3. Pembangunan daerah yang selalu tertinggal
4. Politik pengekangan terhadap segala sendi kehidupan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru


A. Presiden BJ.Habibie
a) Membentuk cabinet reformasi pembangunan
b) Perbaikan ekonomi
c) Reformasi di bidang politik
d) Kebebasan menyampaikan pendapat
e) Reformasi di bidang hokum
f) Pelaksanaan pemilu tahun 1999
Berakhirnya BJ.Habibie
Penolakan pidato pertanggung jawaban Habibie oleh segenap anggota MPR pada sidang tanggal 1-21 Oktober 1999 dengan menggunakan voting sehingga Habibie tidak dapat maju mencalonkan Presiden RI.

B. Presiden Abdurrahman Wahid
Pasangan Abdurrahman Wahid – Megawati membentuk Kabinet Persatuan Nasional yang dilantik pada 28 Oktober 1999.
Kebijakan:
1. Pemberhentian Kapolri Roesmanhadi
2. Pemberhentian Kapuspen TNI Sudrajad
3. Pemberhentian Wiranto sebagai Menkopolkam
4. Menyetujui pengibaran bendera
Berakhirnya Abdurrahman Wahid:
1. Kebijakan presiden kerap dianggap berjalan sendiri tanpa aturan
2. Membekukan lembaga DPR dan MPR setelah DPR mengeluarkan Memorandom 1 dan 2
3. MPR menilai Presiden telah melanggar Ketetapan MPR No. VII Tahun 2000


C. Presiden Megawati Soekarnoputri
Megawati dilantik sebagai presiden tanggal 23 Juli 2001. Wakilnya Hamzah Haz. Kabinetnya Gotong Royong.
Kebijakan-kebijakan:
1. Diakhirinya hubungan kerjasama Indonesia dengan IMF
2. Menaikkan pendapatan
3. Mampu memperbaiki kinerja ekspor
4. Membentuk KPK
Dalam pemilu yang dilaksanakan pada 5 Juli 2004, Megawati dan Hamzah Haz yang diusung PDIP kalah dan dimenangkan SBY-JK

D. Presiden SBY
Pada tanggal 20 Oktober 2004, SBY dilantik menjadi presiden RI yang ke-enam. Wakilnya JK.
Kebijakan-kebijakan:
1. Melakukan penjadwalan pembayaran utang Luar Negeri
2. Meningkatkan volume export dan impor
3. Menaikkan harga BBM Mewah
4. IHSG naik
5. Inflasi meningkat 5,5%
6. Memperpanjang status darurat sipil dan mengadakan perundingan damai dengan GAM
7. Mengangkat Jaksa Agung ABDUL RAHMAN SALEH











PERBEDAAN MASA PEMERINTAHAN
ORLA, ORBA, DAN REFORMASI